KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., mengumpulkan seluruh jajaran perangkat daerah dalam sebuah pertemuan koordinasi sekaligus memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Senin (30/3/2026).
Pertemuan yang digelar setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk kembali memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Bupati berharap momentum setelah libur Lebaran dapat dimanfaatkan untuk membangun semangat kerja baru, meningkatkan kedisiplinan, serta memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai target.
Dalam kesempatan tersebut, Alexander Wilyo menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin sekaligus mengajak seluruh peserta pertemuan untuk menjadikan momentum Syawal sebagai kesempatan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, semangat kebersamaan yang terbangun selama Ramadan dan Idul Fitri harus tercermin dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Seluruh aparatur diharapkan kembali bekerja dengan penuh tanggung jawab, memiliki komitmen yang kuat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemerintah.
“Momentum Syawal ini kita jadikan sebagai titik awal untuk memperbaiki kinerja, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati Minta OPD Bergerak Cepat, Program Prioritas Harus Dipercepat
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Bupati adalah percepatan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.
Alexander Wilyo mengingatkan bahwa waktu efektif pelaksanaan kegiatan yang tersisa hanya sekitar delapan bulan, terhitung mulai April hingga Desember. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera mengambil langkah konkret agar berbagai program yang telah direncanakan tidak mengalami keterlambatan.
Ia menegaskan bahwa setiap OPD harus mampu mengoptimalkan waktu yang tersedia, terutama dalam merealisasikan program prioritas kepala daerah dan berbagai proyek strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, proses administrasi dan tahapan persiapan kegiatan harus segera diselesaikan. Mulai dari penyempurnaan perencanaan, penetapan pejabat teknis yang bertanggung jawab, hingga proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara tepat waktu.
“Jangan sampai ada keterlambatan. Semua proses, mulai dari perencanaan, penetapan pejabat teknis, hingga pengadaan, harus segera dituntaskan agar pelaksanaan di lapangan bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Selain percepatan pelaksanaan kegiatan, Bupati juga meminta agar setiap perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan program masing-masing. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal, ketentuan, serta target yang telah ditetapkan.
Apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, OPD diminta segera melakukan koordinasi dan mengambil langkah penyelesaian. Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi kendala yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan.
Kepala OPD Diminta Bertanggung Jawab dan Tidak Melepas Pengawasan
Dalam arahannya, Alexander Wilyo turut menyoroti pentingnya tanggung jawab pimpinan perangkat daerah dalam mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan kerja masing-masing.
Ia menegaskan bahwa kepala OPD memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program pemerintah. Setiap pimpinan harus memahami perkembangan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan seluruh tahapan terlaksana dengan baik.
Bupati mengingatkan agar pimpinan perangkat daerah tidak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab kepada staf atau bawahan. Pelaksanaan pekerjaan memang dapat dibagi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, tetapi pengendalian dan pengawasan tetap harus menjadi perhatian pimpinan.
“Setiap tugas ada penanggung jawabnya. Pastikan semua dikawal sampai tuntas, termasuk pengawasan di lapangan,” katanya.
Ia juga mendorong agar seluruh pejabat memiliki inisiatif dan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Aparatur pemerintah tidak boleh hanya menunggu instruksi, melainkan harus mampu membaca situasi, mengambil langkah yang diperlukan, dan memberikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya dibutuhkan oleh pejabat pada level tertinggi, tetapi harus tercermin pada setiap jenjang jabatan. Setiap aparatur yang diberikan tanggung jawab harus berani mengambil keputusan, menunjukkan sikap profesional, serta bersedia mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilaksanakan.
“Jangan hanya menunggu perintah. Kita harus hadir di tengah masyarakat, cepat tanggap, dan mampu memberikan solusi,” ujarnya.
Pengawasan Proyek Infrastruktur dan Integritas Aparatur Jadi Perhatian
Bupati juga mengingatkan pentingnya keterlibatan langsung jajaran pemerintah daerah dalam mengawasi berbagai kegiatan pembangunan. Para pejabat dan perangkat teknis diminta lebih sering melakukan pengecekan ke lapangan, khususnya terhadap pekerjaan infrastruktur seperti pembangunan maupun peningkatan jalan dan jembatan.
Pengawasan secara langsung dinilai penting agar kualitas pekerjaan dapat terjaga dan pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi serta ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan yang baik, potensi permasalahan dapat diketahui lebih awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
Selain pengawasan fisik pekerjaan, Alexander Wilyo memberikan penekanan khusus mengenai integritas seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia mengingatkan agar tidak ada ASN maupun pejabat yang memanfaatkan jabatan atau kedekatan dengan pimpinan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Termasuk menggunakan atau membawa nama pimpinan dalam urusan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Seluruh jajaran juga diminta menjaga profesionalisme dan menghindari segala bentuk penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah.
Di samping itu, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga keamanan serta kerahasiaan data kedinasan. Informasi internal pemerintah tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan atau kewenangan untuk mengaksesnya.
“Bekerjalah sesuai aturan. Jangan ada yang bermain-main dengan anggaran atau proyek. Jaga kepercayaan yang sudah diberikan,” tegasnya.
OPD Diminta Lebih Terbuka Menyampaikan Capaian kepada Masyarakat
Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Alexander Wilyo juga mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih aktif menyampaikan informasi mengenai program serta hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui publikasi yang informatif, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan, serta capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, penyampaian informasi kepada publik bukan sekadar kegiatan dokumentasi atau promosi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.
“Publikasikan apa yang sudah dikerjakan. Ini bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap setiap OPD dapat membangun pola komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami.
ASN Diminta Fokus pada Pelayanan, Bukan Lagi Urusan Politik
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ketapang juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak lagi terseret dalam dinamika politik yang telah berlalu. Ia meminta seluruh ASN mengarahkan perhatian sepenuhnya pada tugas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, setelah seluruh proses politik selesai, seluruh aparatur harus kembali bersatu dan bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Politik sudah selesai. Sekarang saatnya kita bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan juga menjadi salah satu hal yang ditekankan. Setiap kebijakan strategis yang berpotensi memberikan dampak luas kepada masyarakat perlu dikomunikasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak terkait.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil memiliki pertimbangan matang, sesuai ketentuan, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polemik di kemudian hari.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Alexander Wilyo mendorong adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi ASN agar kemampuan teknis, kompetensi, serta profesionalisme aparatur semakin meningkat.
Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, perangkat daerah diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Jaga Kekompakan dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Menutup arahannya, Alexander Wilyo mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menjaga soliditas, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
Ia berharap setiap perangkat daerah mampu membangun budaya kerja yang produktif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Inovasi juga perlu terus dikembangkan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada keseriusan seluruh aparatur dalam melaksanakan setiap tanggung jawab.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk bekerja secara sungguh-sungguh, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menjadikan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Bekerjalah dengan baik, penuh tanggung jawab, dan tunjukkan bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya.
Melalui arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja organisasi, mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan tahun 2026, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.