KETAPANG – Upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) terus dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membentuk Desa Binaan Imigrasi di Desa Pangkalan Buton, Kabupaten Kayong Utara, melalui kegiatan sosialisasi yang digelar pada Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Aula Villa Bukit Paoh tersebut menjadi bagian dari strategi Imigrasi Ketapang untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan serta pelaksanaan fungsi keimigrasian di lingkungan tempat tinggal mereka.
Program Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi mengenai aturan keimigrasian, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap berbagai potensi kejahatan yang memanfaatkan mobilitas penduduk, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas lintas negara.
Sejumlah unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan turut menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Camat Sukadana, Ismail Usman Jerry; Kepala Desa Pangkalan Buton, Mardianto; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang, Ali Husni; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kayong Utara, Mas Yuliandi. Perangkat desa dan masyarakat setempat juga mengikuti rangkaian sosialisasi.
Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Rangkaian acara diawali dengan penyampaian sambutan dan arahan dari Camat Sukadana, Kepala Desa Pangkalan Buton, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Ketapang.
Dalam penyampaiannya, para perwakilan tersebut menekankan bahwa upaya mencegah tindak pidana yang berkaitan dengan keimigrasian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, hingga masyarakat perlu membangun koordinasi agar potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani sejak dini.
Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya pencegahan. Sebab, berbagai praktik kejahatan seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat melibatkan perekrutan maupun mobilisasi korban melalui lingkungan masyarakat.
Oleh karena itu, warga perlu memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengenali aktivitas mencurigakan, memahami prosedur keimigrasian, serta mengetahui kepada siapa informasi atau laporan dapat disampaikan apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Pada sesi pemaparan berikutnya, peserta memperoleh penjelasan mengenai konsep, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi. Materi tersebut juga menguraikan bagaimana masyarakat dapat mengambil bagian dalam membantu pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui peningkatan kepedulian dan penyampaian informasi di lingkungan masing-masing.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian khusus adalah pengenalan modus serta tanda-tanda yang berpotensi mengarah pada TPPO dan TPPM. Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak memiliki kejelasan perusahaan, prosedur keberangkatan, maupun dokumen pendukung.
Edukasi TPPO dan Langkah Pencegahannya
Pembahasan mengenai pencegahan perdagangan orang turut diperkuat melalui materi yang disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kayong Utara, Mas Yuliandi.
Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai TPPO, termasuk pentingnya langkah pencegahan dan peran lingkungan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya praktik perdagangan orang.
Edukasi ini menjadi penting agar masyarakat mampu memahami bahwa TPPO merupakan persoalan serius yang dapat mengancam keselamatan, kebebasan, serta hak-hak seseorang. Kurangnya informasi dan minimnya pemahaman terhadap modus perekrutan dapat meningkatkan kerentanan masyarakat menjadi korban.
Karena itu, warga diimbau untuk lebih cermat dalam menyikapi berbagai tawaran bekerja di luar negeri, terutama apabila proses perekrutan dilakukan secara tidak transparan atau menjanjikan penghasilan besar tanpa informasi pekerjaan yang jelas.
Selain mengenali potensi ancaman, masyarakat juga diberikan penjelasan mengenai tindakan yang dapat dilakukan ketika menemukan dugaan perdagangan orang maupun persoalan lain yang berkaitan dengan keimigrasian.
Penyampaian informasi kepada pemerintah desa, petugas imigrasi, maupun pihak berwenang menjadi salah satu langkah penting agar indikasi permasalahan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan adanya komunikasi yang baik, potensi pelanggaran diharapkan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
PIMPASA Jadi Penghubung Informasi di Tingkat Desa
Pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Pangkalan Buton juga diarahkan untuk membangun sistem komunikasi yang lebih dekat antara masyarakat dan Kantor Imigrasi Ketapang.
Dalam program tersebut, keberadaan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) memiliki peran penting sebagai penghubung informasi di tingkat desa. Melalui petugas pembina, koordinasi antara warga, pemerintah desa, dan pihak imigrasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
PIMPASA diharapkan membantu menyebarluaskan informasi mengenai ketentuan keimigrasian, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi TPPO dan TPPM, serta mendukung penyampaian informasi apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan perhatian pihak imigrasi.
Dengan adanya peran pembina di tingkat desa, masyarakat diharapkan memiliki akses komunikasi yang lebih mudah ketika membutuhkan informasi maupun ingin menyampaikan indikasi permasalahan keimigrasian di lingkungan sekitar.
Sebagai bentuk penguatan kelembagaan program, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan plakat kepada Kepala Desa Pangkalan Buton. Selain itu, dilakukan penyematan atribut Petugas Imigrasi Pembina Desa kepada Umar Akib yang ditetapkan sebagai PIMPASA Desa Pangkalan Buton.
Penunjukan Umar Akib menjadi bagian dari upaya membangun keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyebarluasan informasi keimigrasian. Keberadaan petugas pembina ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus membantu meningkatkan kewaspadaan warga terhadap berbagai potensi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keimigrasian.
Bangun Kesadaran Hukum dari Lingkungan Desa
Pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Pangkalan Buton menjadi salah satu langkah Kantor Imigrasi Ketapang dalam memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan peran petugas atau aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan yang memiliki kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban bersama.
Pemahaman mengenai prosedur keimigrasian, kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang mencurigakan, serta keberanian menyampaikan informasi kepada pihak berwenang merupakan hal-hal yang diharapkan semakin tumbuh melalui program ini.
Ke depan, keberadaan Desa Binaan Imigrasi diharapkan mampu menjadi sarana edukasi sekaligus memperkuat jejaring komunikasi antara masyarakat dan instansi keimigrasian.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat terkait, dan warga, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang berupaya membangun lingkungan masyarakat yang lebih sadar hukum dan tanggap terhadap berbagai ancaman kejahatan lintas negara.
Dengan demikian, pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Pangkalan Buton tidak hanya menjadi agenda sosialisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun perlindungan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi aktif di tingkat desa.