KETAPANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah untuk memperluas dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama bagi daerah yang belum memperoleh alokasi Bantuan Presiden Tahun Anggaran 2026. Melalui anggaran sebesar Rp40 miliar yang diterima pemerintah provinsi, dukungan penanganan akan diprioritaskan untuk membantu empat kabupaten, yakni Sekadau, Sanggau, Mempawah, dan Landak.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap pemerataan penanganan Karhutla. Pasalnya, meskipun tidak tercatat sebagai penerima Bantuan Presiden secara langsung, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah tersebut sehingga membutuhkan dukungan operasional dan penguatan kapasitas penanganan.
Upaya ini sekaligus mempertegas komitmen Pemprov Kalbar untuk memastikan setiap daerah yang menghadapi ancaman maupun kejadian Karhutla tetap memperoleh perhatian pemerintah, tanpa hanya bergantung pada pembagian bantuan berdasarkan alokasi dari pemerintah pusat.
Secara keseluruhan, dukungan Bantuan Presiden untuk penanganan Karhutla di Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp205 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota sebagai bagian dari penguatan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.
Dari total anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh alokasi sebesar Rp40 miliar. Sementara itu, pembagian bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
- Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya, dan Kapuas Hulu masing-masing menerima Rp20 miliar.
- Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kota Singkawang masing-masing memperoleh Rp15 miliar.
- Kabupaten Sintang dan Melawi masing-masing mendapatkan Rp10 miliar.
Di sisi lain, terdapat empat daerah yang tidak masuk dalam daftar penerima alokasi Bantuan Presiden untuk penanganan Karhutla dari pemerintah pusat, yaitu Kabupaten Sekadau, Sanggau, Mempawah, dan Landak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Pemerintah provinsi memandang bahwa kebutuhan penanganan Karhutla tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual di lapangan. Oleh sebab itu, dukungan anggaran yang diterima Pemprov Kalbar akan dioptimalkan untuk membantu empat kabupaten tersebut melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT).
Gubernur Tekankan Pemerataan Penanganan Karhutla
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Namun, ia mengingatkan bahwa karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama sehingga diperlukan koordinasi serta kebijakan yang mampu menjawab kondisi masing-masing daerah.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan secara terkoordinasi, termasuk memberikan perhatian kepada kabupaten yang belum mendapatkan bantuan secara langsung dari pemerintah pusat.
“Kita memahami bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, meskipun empat kabupaten belum mendapatkan alokasi Bantuan Presiden Penanganan Karhutla dari pemerintah pusat, Pemprov Kalbar tetap memberikan perhatian. Dukungan yang kita terima akan kita optimalkan untuk membantu daerah yang juga menghadapi Karhutla, sehingga penanganannya dapat berjalan secara bersama dan merata,” ujar Gubernur.
Ria Norsan juga mengingatkan bahwa pengendalian Karhutla tidak boleh hanya berfokus pada kegiatan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya penanganan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, keselamatan masyarakat, hingga pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.
“Penanganan Karhutla membutuhkan sinergi semua pihak. Bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat operasi di lapangan, melindungi masyarakat dan lingkungan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov Kalbar terus mendorong keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, pelaku dunia usaha, masyarakat, hingga organisasi dan kelompok relawan yang memiliki peran dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat penanganan Karhutla membutuhkan respons yang cepat, dukungan logistik yang memadai, serta koordinasi lintas wilayah agar operasi di lapangan dapat berjalan efektif.
Penggunaan Bantuan Mengacu pada Surat Edaran Mendagri
Pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan untuk penanganan Karhutla di Kalimantan Barat juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tertanggal 9 September 2026 tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dukungan anggaran agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Di dalamnya juga diatur mengenai daerah penerima bantuan serta berbagai bentuk kegiatan yang dapat dibiayai melalui dukungan tersebut.
Ruang lingkup pemanfaatan anggaran mencakup kegiatan operasional pemadaman, baik melalui metode pemadaman darat maupun metode suntik gambut. Selain itu, anggaran dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), logistik, makanan dan minuman bagi personel yang bertugas, serta dukungan untuk menjaga kondisi fisik dan daya tahan tubuh petugas selama menjalankan operasi.
Dukungan anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi tim penanganan Karhutla agar personel dan perlengkapan dapat menjangkau lokasi kebakaran dengan lebih cepat.
Pada kondisi tertentu, pembiayaan juga mencakup operasional posko pengungsian, penyaluran bantuan logistik, evakuasi masyarakat dari kawasan terdampak, serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi warga maupun petugas yang terlibat dalam penanganan.
Dari sisi sarana dan prasarana, bantuan dapat digunakan untuk pengadaan maupun pemenuhan kebutuhan peralatan pemadaman, seperti alat pelindung diri (APD), pompa air, tangki air, dan kendaraan taktis. Ketersediaan perlengkapan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan personel sekaligus meningkatkan efektivitas pemadaman di lokasi kebakaran.
Selain kebutuhan operasional, aturan tersebut juga memberikan ruang dukungan bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam upaya pengendalian Karhutla. Bentuknya antara lain bantuan kesehatan, pemberian insentif kepada petugas pemadaman, serta dukungan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kelompok relawan.
Tidak hanya berhenti pada kegiatan pemadaman, pemanfaatan bantuan juga dapat diarahkan untuk mendukung pemulihan ekosistem lahan gambut yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Langkah ini diperlukan agar penanganan Karhutla turut memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan upaya mengurangi risiko kebakaran berulang.
Penggunaan Anggaran Diawasi dan Dievaluasi Secara Berkala
Untuk memastikan seluruh bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, pemerintah pusat menerapkan mekanisme pemantauan secara berkala terhadap penggunaan anggaran penanganan Karhutla.
Kementerian Dalam Negeri secara rutin menggelar rapat koordinasi setiap pekan melalui konferensi video atau Zoom bersama pemerintah daerah yang menerima Bantuan Presiden. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan penanganan, memantau realisasi penggunaan anggaran, serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
Melalui koordinasi mingguan tersebut, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah sekaligus memastikan dukungan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pengendalian Karhutla.
Pengawasan juga dilakukan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah pusat maupun bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah daerah lainnya.
Mekanisme tersebut bertujuan menjaga tata kelola anggaran agar berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam kondisi tanggap darurat, dukungan pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Penganggaran tersebut dilakukan melalui perubahan APBD dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemprov Kalbar memastikan bahwa setiap dukungan anggaran yang dikelola akan diarahkan secara tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Efektivitas penggunaan anggaran, keterbukaan pengelolaan, serta pertanggungjawaban administrasi menjadi bagian penting yang terus diperhatikan.
Pastikan Bantuan Memberikan Dampak Nyata di Lapangan
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan Karhutla tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, melainkan dari sejauh mana dukungan tersebut mampu memperkuat operasi di lapangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk memenuhi kebutuhan daerah yang menghadapi kebakaran dan membutuhkan tambahan kapasitas penanganan.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dukungan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya di lapangan. Kita terus memperkuat koordinasi, bergerak bersama dan memastikan masyarakat di daerah terdampak mendapat perlindungan serta penanganan yang diperlukan,” tegas Gubernur.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus terus diperkuat agar penanganan dapat berlangsung secara terpadu. Dukungan dari TNI/Polri, dunia usaha, kelompok masyarakat, serta seluruh unsur terkait juga diperlukan untuk memperluas jangkauan pencegahan dan mempercepat respons ketika kebakaran terjadi.
Selain memperkuat kegiatan pemadaman, keterlibatan masyarakat dalam mencegah munculnya titik api juga menjadi perhatian penting. Kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar perlu terus ditingkatkan.
Melalui optimalisasi bantuan pemerintah pusat, penguatan alokasi anggaran daerah, dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan secara berkelanjutan.
“Penanganan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Karena itu, mari kita terus bergerak bersama untuk mencegah dan menangani Karhutla di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan Karhutla berlangsung secara merata, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.